12 Desa di Blitar Masih Cari Lahan KDMP, 181 Gerai Lainnya Telah Rampung

Kabar Blitar – Sebanyak 12 desa di Kabupaten Blitar masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Hambatan tersebut muncul karena sejumlah lokasi yang diajukan masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni mengatakan hingga saat ini masih ada 55 gerai KDMP yang berada dalam tahap pembangunan. 

Namun, beberapa desa terpaksa mencari lokasi alternatif karena lahan yang sebelumnya diusulkan tidak dapat digunakan untuk pembangunan.

“Ada yang masih mencari lahan karena lokasi sebelumnya ternyata masuk kawasan yang tidak diperbolehkan untuk dibangun apa pun. Maka dari itu kami menyarankan pindah ke lokasi lain melalui musyawarah desa,” ujarnya, Senin (11/5).

Meski demikian, Sri menyebut progres pembangunan KDMP di Kabupaten Blitar tergolong cepat. Proses pembangunan juga melibatkan dukungan dari TNI untuk mempercepat pengerjaan di lapangan.

Berdasarkan data terbaru, sebanyak 181 gerai KDMP telah selesai dibangun sepenuhnya. Di sisi lain, distribusi sarana penunjang operasional koperasi juga mulai dilakukan. Pemerintah telah menyalurkan 164 unit truk, 60 unit pick up, serta 19 kendaraan roda tiga untuk mendukung aktivitas KDMP.

Selain kendaraan operasional, sebanyak 146 KDMP juga telah menerima perlengkapan seperti meja, kursi, dan rak. Jumlah yang sama turut mendapatkan peralatan medis berupa meja dan ranjang pemeriksaan.

Menurut Sri, KDMP ke depan tidak hanya difokuskan sebagai pusat ekonomi desa, tetapi juga diarahkan memiliki unit usaha klinik kesehatan desa.

Sementara itu, pembentukan kelembagaan KDMP di Kabupaten Blitar disebut telah mencapai 100 persen. Seluruh 248 desa dan kelurahan kini sudah memiliki kelembagaan koperasi.

Namun, dari jumlah tersebut baru 85 KDMP yang mulai menjalankan aktivitas usaha. Operasional koperasi saat ini masih mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

Sebanyak 217 KDMP juga telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bagian penguatan tata kelola koperasi.

“RAT ini penting karena menjadi bagian dari tata kelola koperasi. Kami kembali ke jati diri koperasi, yaitu menggerakkan simpanan pokok dan simpanan wajib,” jelasnya.

Sri menambahkan, beberapa KDMP mulai mendapatkan dukungan usaha dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa bantuan bioflok lengkap dengan bibit lele, pakan, dan vitamin.

“Ada tiga KDMP yang sudah menerima bantuan bioflok dan bahkan sudah panen. Sementara 16 KDMP lainnya masih menunggu persetujuan bantuan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.