DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot Blitar segera menggelar seleksi pejabat definitif untuk mengisi jabatan Sekda, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Kesehatan yang masih dijalankan pelaksana tugas (Plt).
Pemkot Blitar meminta sinkronisasi data antar-OPD untuk memastikan kebijakan pembangunan menggunakan data yang akurat, berkualitas, dan mutakhir serta berbagai bantuan seperti bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Pemkot Blitar mengubah sasaran bantuan ongkos jahit seragam sekolah dengan memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk desil 1 dan 2. Sementara kain seragam tetap diberikan kepada siswa TK Negeri, SD Negeri kelas 1 dan 4, serta SMP Negeri kelas 7.
Sejumlah toko mitra penyalur Rastrada Kota Blitar kesulitan mendapatkan beras sesuai HET Rp13.500 per kilogram. Pemkot memberi tambahan waktu penyaluran sambil menunggu Perwali kenaikan bantuan dari Rp65 ribu menjadi Rp67.500 per bulan.
Sebanyak 103 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Blitar mendapat perpanjangan kontrak selama satu tahun hingga 30 September 2027. Jumlah tersebut berkurang dari 108 orang karena empat pensiun dan satu mengundurkan diri.
Pemkot Blitar mengalokasikan sekitar Rp288 juta dari APBD per tahun untuk membayar listrik tiga pasar tradisional, yakni Pasar Legi, Pasar Pahing, dan Pasar Kuliner, dengan rata-rata tagihan Rp24 juta per bulan.
Rencana pembangunan fasilitas peneduh di Pasar Hewan Dimoro, Kota Blitar, belum dapat direalisasikan karena terkendala kewenangan. Peneduh diusulkan untuk melindungi hewan ternak, terutama sapi, dari panas dan hujan.
Pemkot Blitar segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat pejabat pensiun. Sementara menunggu pejabat definitif, posisi dapat diisi melalui Plt, sedangkan pengisian jabatan eselon II termasuk Sekda masih menunggu kesiapan anggaran dan pansel.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah terbuka menyampaikan hasil laboratorium dugaan keracunan MBG di Kota Blitar, termasuk jenis cemaran, sampel yang diperiksa, tingkat risiko, dan tindak lanjutnya.
Pemkot Blitar melakukan efisiensi anggaran Rp71,3 miliar sepanjang 2026 setelah dana transfer ke daerah (TKD) berkurang Rp128 miliar.
Pemkot Blitar mengevaluasi penyediaan makanan MBG di SPPG setelah sejumlah siswa mengalami dugaan gangguan pencernaan. Evaluasi difokuskan pada pemilihan dan pengolahan bahan makanan serta pengawasan penerapan SOP.
Jumlah UMKM di Kota Blitar mencapai sekitar 18.000 pelaku usaha, dengan sejumlah produk lokal mulai menembus pasar luar daerah hingga mancanegara.
