Siapkan Anggaran 2027, DPRD Kota Blitar Minta Lima OPD Paparkan Rencana Penganggaran
Komisi II DPRD Kota Blitar meminta lima OPD memaparkan proyeksi anggaran 2027 sebagai bahan penyusunan usulan penganggaran.
Komisi II DPRD Kota Blitar meminta lima OPD memaparkan proyeksi anggaran 2027 sebagai bahan penyusunan usulan penganggaran.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menyayangkan kegiatan untuk masyarakat miskin yang tidak terlaksana meski anggarannya telah disepakati bersama DPRD.
DPRD dan Pemkot Blitar menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan kota cerdas atau smart city. Penyusunan regulasi ini melibatkan akademisi dan pegiat melalui forum konsultasi publik.
Pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkot Blitar berpeluang segera ditindaklanjuti setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) disahkan di tingkat daerah.
DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot Blitar segera menggelar seleksi pejabat definitif untuk mengisi jabatan Sekda, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Kesehatan yang masih dijalankan pelaksana tugas (Plt).
DPRD Kota Blitar kembali mengkaji aturan penataan ritel modern setelah jumlah toko ritel dan berjejaring disebut mencapai lebih dari 40 unit, melampaui batas 22 swalayan berjejaring dalam aturan sebelumnya.
Pembongkaran 200 kios di lantai 2 Pasar Legi Kota Blitar menjadi perhatian DPRD karena material rolling door masih memiliki nilai ekonomi dan merupakan aset daerah yang harus diamankan serta dicatat Pemkot Blitar.
Rencana DPRD Kota Blitar meningkatkan kualitas beras Rastrada dengan menaikkan harga tebus dari Rp13.500 menjadi Rp14.500-Rp15.000 belum dapat direalisasikan karena terbentur ketentuan HET pemerintah pusat.
DPRD Kota Blitar mempertanyakan rencana pengurangan TPP ASN dan penghasilan PPPK paruh waktu yang disebut berpotensi menghemat Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Pembangunan Ecopark Joko Pangon di Kelurahan Gedog, Kota Blitar, baru mencapai progres 6,8 persen dan DPRD Kota Blitar meminta pekerjaan dikebut dengan target progres 20–25 persen pada awal Oktober 2026.
Komisi III DPRD Kota Blitar menyoroti progres pembangunan Joko Pangon yang baru mencapai 6,8 persen dan meminta kualitas meterial serta ketepatan ukuran diperbaiki.
Proyek renovasi Water Park Sumber Udel Kota Blitar senilai Rp1,5 miliar disorot DPRD karena belum memasang papan informasi anggaran. Renovasi ditargetkan selesai Desember 2026.