Ekonomi Blitar II: Kiat Kuat Anti Rungkad

‎Kabar Blitar – Langkah Kabupaten Blitar untuk tetap setia pada jalur "bebas utang" dalam APBD 2025 adalah sebuah anomali yang berani di tengah tren pinjaman daerah. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, absennya cicilan utang bukan berarti tanpa risiko. 

Lonjakan defisit yang membengkak menjadi Rp109 miliar pada Perubahan APBD 2025 memberikan pesan eksplisit, yakni ketergantungan pada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) harus segera dikurangi. 

Jawabannya bukan pada pinjaman bank, melainkan pada penguatan basis ekonomi dari akar rumput melalui optimalisasi One Village One Product (OVOP).

‎Metode OVOP bukan sekadar ajang pameran produk desa atau seremoni "Sambang Desa" oleh kepala daerah. Dalam kacamata keuangan daerah, OVOP adalah mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sepenuhnya dieksploitasi. 

Selama ini, tantangan utama PAD kita adalah basis pajak yang sempit. Dengan mendorong satu produk unggulan di setiap desa—baik itu sambel pecel, beras organik, hingga kerajinan tas—pemerintah daerah sebenarnya sedang melakukan ekstensifikasi pajak secara natural.

‎Bagaimana OVOP bisa mengonversi produk desa menjadi angka di kas daerah? Kuncinya ada pada tiga pilar: Formalisasi, Digitalisasi, dan Integrasi.

‎Pertama, formalisasi UMKM lokal ke dalam E-Catalog lokal. Ketika produk OVOP masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, terjadi perputaran uang yang sehat di dalam daerah. 

Pajak Pajak Pertanian atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dihasilkan akan langsung mengalir kembali ke kas daerah. 

Ini adalah bentuk kemandirian yang paling murni: uang rakyat, dikelola untuk produk rakyat, dan kembali menjadi modal pembangunan rakyat.

‎Kedua, integrasi dengan sektor pariwisata. Desa yang memiliki produk unggulan kuat cenderung lebih mudah bertransformasi menjadi Desa Wisata. 

Lonjakan retribusi wisata di Kabupaten Blitar yang pernah mencapai angka signifikan membuktikan bahwa wisata berbasis produk lokal adalah magnet ekonomi. 

Wisatawan yang datang tidak hanya membayar tiket masuk, tetapi juga berkontribusi pada pajak restoran dan hotel, yang merupakan penyumbang utama PAD.

‎Namun, strategi ini menuntut konsistensi. Pemerintah Kabupaten Blitar perlu memastikan bahwa isu "kekosongan kas" tidak menghentikan pendampingan bagi pelaku UMKM. 

Optimalisasi PAD melalui OVOP membutuhkan modal awal berupa pelatihan kemasan, standarisasi mutu, dan kemudahan izin usaha. 

Jangan sampai produk desa hanya menjadi komoditas pameran, namun gagal menembus pasar ritel yang lebih luas.

‎Pada akhirnya, menjaga profil keuangan yang konservatif adalah pilihan bijak. Namun, tanpa agresivitas dalam membangun kemandirian ekonomi desa, status "bebas utang" Kabupaten Blitar bisa berubah menjadi "bebas gerak" karena keterbatasan dana. 

Menjadikan OVOP sebagai ujung tombak peningkatan PAD adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa di masa depan, pembangunan Blitar tidak lagi ditentukan oleh sisa saldo tahun lalu, melainkan oleh produktivitas di setiap sudut desa.