Ekonomi Blitar III: Dari Percepatan Menuju Kemakmuran

Kabar Blitar – Keputusan Kabupaten Blitar untuk menjauh dari jeratan utang dalam APBD 2025 adalah cerminan dari prinsip kehati-hatian. 

Namun, sebagaimana diulas sebelumnya, "sehat secara struktur" tidaklah cukup jika "ketat secara operasional". 

Defisit yang membengkak hingga Rp109 miliar menjadi sinyal bahwa Kabupaten Blitar tidak bisa hanya mengandalkan perputaran uang internal. 

Di sinilah teori klasik Adam Smith tentang The Wealth of Nations menemukan relevansinya, kekayaan sebuah daerah tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang disimpan, melainkan oleh seberapa besar kemampuan daerah tersebut memproduksi barang untuk dijual ke pasar luar.

‎Dalam logika Adam Smith, kemakmuran tercipta melalui spesialisasi dan perluasan pasar. Bagi Kabupaten Blitar, program One Village One Product (OVOP) adalah bentuk spesialisasi (pembagian kerja) di tingkat desa. 

Namun, agar OVOP benar-benar menjadi mesin penambal defisit, produk desa tidak boleh hanya berhenti di rak-rak pameran lokal atau sekadar dibeli oleh sesama warga Blitar. 

Produk tersebut harus "mengekspor" ke luar daerah—baik ke kabupaten tetangga, tingkat nasional, hingga pasar mancanegara.

‎Mengapa menjual ke luar daerah itu krusial? Menurut Smith, perdagangan antarwilayah memungkinkan terjadinya masuknya kekayaan baru (inflow of wealth). 

Jika produk OVOP seperti sambel pecel, olahan ikan, atau kerajinan tas hanya berputar di lingkup Kabupaten Blitar, maka jumlah uang di daerah tersebut tetap sama (stagnan). 

Namun, ketika produk Blitar dibeli oleh warga Surabaya, Jakarta, atau bahkan diekspor ke luar negeri, terjadi transfer kekayaan dari luar ke dalam kas daerah. 

Inilah yang secara makro akan meningkatkan basis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang nantinya berujung pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎Optimalisasi OVOP melalui kacamata Adam Smith menuntut dua langkah strategis bagi Pemkab Blitar:

‎Pertama, mengejar Keunggulan Absolut. Tiap desa di Blitar harus menghasilkan produk yang tidak dimiliki daerah lain atau yang diproduksi dengan biaya lebih efisien. 

Misalnya, jika Blitar adalah penghasil susu sapi terbesar, maka produk turunan OVOP-nya harus memiliki standar kualitas yang membuat konsumen di daerah lain merasa "rugi" jika tidak membeli dari Blitar.

‎Kedua, memangkas hambatan logistik dan birokrasi. Adam Smith sangat menekankan pentingnya pasar bebas dan kemudahan akses. 

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa infrastruktur dari desa menuju pasar luar daerah dalam kondisi prima. 

Digitalisasi melalui E-Catalog tidak hanya untuk belanja internal pemerintah, tetapi harus menjadi etalase digital yang bisa diakses pembeli dari luar daerah.

‎Pada akhirnya, tantangan Kabupaten Blitar bukan hanya soal mengelola kas agar tidak kosong, tetapi bagaimana menciptakan ekonomi yang "ekspansif". 

Dengan mendorong produk OVOP melintasi batas wilayah, Kabupaten Blitar tidak hanya menyelamatkan APBD dari bayang-bayang defisit.

Tetapi juga harus mewujudkan kemandirian fiskal yang sejati, sebuah daerah yang kaya karena produktivitasnya diakui oleh dunia luar, bukan sekadar karena kepiawaian menghemat sisa anggaran tahun lalu.