Pemkot Blitar Bantah KB Jadi Penyebab SD Kekurangan Murid

KBRB – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) menepis anggapan bahwa minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri pada tahun ajaran 2026/2027 disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).

Menurut DPPAPPKB, kondisi tersebut harus dianalisis berdasarkan tren kelahiran beberapa tahun sebelumnya serta dipengaruhi berbagai faktor lain seperti perpindahan penduduk dan pilihan sekolah masyarakat.

Kepala DPPAPPKB Kota Blitar Mujianto menegaskan kondisi minimnya peserta didik baru tidak bisa langsung dikaitkan dengan pelaksanaan program KB saat ini.

Menurutnya, jika memang terdapat pengaruh terhadap jumlah siswa SD, maka yang perlu dikaji adalah angka kelahiran sekitar enam tahun lalu.

"Kalau sekarang disebut berdampak, berarti bukan dari program KB saat ini, melainkan sekitar enam tahun sebelumnya. Kita harus melihat bagaimana tren kelahiran pada tahun 2020. Selain itu juga ada faktor lain seperti mutasi atau perpindahan penduduk masuk dan keluar suatu wilayah," ujarnya.

Mujianto menjelaskan, siswa yang mulai masuk SD pada tahun ajaran 2026/2027 merupakan anak-anak yang lahir sekitar tahun 2020.

Oleh karena itu, evaluasi harus mengacu pada data kelahiran pada periode tersebut, bukan hanya melihat jumlah peserta aktif program KB saat ini.

Ia mengungkapkan, hingga kini jumlah peserta aktif program KB di Kota Blitar telah mencapai lebih dari 14 ribu orang.

Pemerintah juga terus menyediakan layanan KB gratis, mulai dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi, hingga Metode Operasi Wanita (MOW).

Meski demikian, Mujianto menilai dampak program KB terhadap jumlah murid di sekolah tertentu relatif kecil.

Menurutnya, sistem penerimaan siswa saat ini memberikan keleluasaan kepada orang tua untuk memilih sekolah, sehingga lokasi tempat tinggal bukan lagi faktor penentu utama.

"Faktor geografis juga kecil pengaruhnya, karena tidak semua anak sekolah di wilayah tertentu otomatis bersekolah di situ. Orang tua sekarang punya banyak pilihan sekolah untuk anak mereka," jelasnya.

Lebih lanjut, Mujianto mengatakan DPPAPPKB belum dapat menyimpulkan besarnya pengaruh program KB terhadap penurunan pagu siswa tanpa didukung data yang lengkap dan komprehensif.

Menurutnya, analisis harus dilakukan berdasarkan jumlah riil anak usia sekolah yang akan masuk SD setiap tahun.

"Yang paling tepat adalah mengumpulkan data jumlah anak usia sekolah yang akan masuk SD pada tahun berjalan. Dari situ baru bisa dianalisis secara objektif. Kita tidak bisa langsung menjastifikasi karena bisa saja jumlah anak usia sekolah sebenarnya stabil," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah SD negeri di Kota Blitar diketahui belum mampu memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Bahkan, beberapa sekolah hanya memperoleh kurang dari 10 siswa baru sehingga memunculkan anggapan pada masyarakat bahwa kondisi tersebut merupakan dampak dari program KB yang menekan angka kelahiran di Kota Blitar.