Belanja Pegawai Membengkak, Pemkot Blitar Tak Buka CPNS dan PPPK 2026

Kota Blitar – Pemerintah Kota Blitar memastikan tidak membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2026. 

Kebijakan ini diambil karena porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan bahwa saat ini komposisi belanja pegawai di lingkungan Pemkot Blitar sudah mencapai sekitar 37,7 persen dari total anggaran.

“Belanja pegawai kita sudah mencapai sekitar 37,7 persen dari APBD. Jadi memang tidak memungkinkan membuka formasi tahun ini,” ujarnya, Senin (20/4).

Tidak hanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah kota juga memastikan tidak membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur bahwa belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. 

Aturan ini juga memberikan masa transisi bagi pemerintah daerah hingga tahun 2027 untuk menyesuaikan struktur anggaran.

“Ini bukan hanya soal kemampuan daerah, tapi juga penyesuaian terhadap regulasi nasional,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot Blitar memilih menahan rekrutmen dan fokus pada penataan kebutuhan sumber daya manusia di internal pemerintahan. 

Evaluasi juga dilakukan terhadap jumlah pegawai non-ASN sebagai bagian dari upaya penyesuaian organisasi dengan kapasitas fiskal.

“Ke depan kita harus menyesuaikan antara kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran,” katanya.

Kebijakan ini berdampak langsung pada peluang kerja di sektor pemerintahan yang semakin terbatas. Masyarakat pun diimbau untuk mulai mempertimbangkan alternatif pekerjaan di luar jalur ASN.

Di sisi lain, langkah ini dinilai sebagai strategi menjaga keseimbangan fiskal daerah agar anggaran tidak didominasi belanja pegawai, sehingga tetap tersedia ruang untuk pembiayaan program prioritas dan pelayanan publik.

“Ini bagian dari menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan,” pungkasnya.