Bikin UMKM Kelimpungan, Penutupan Jalur Lahor Dinilai Ancam Ekonomi 100 Pelaku Usaha

KBRB – Rencana Perum Jasa Tirta (PJT) I menutup akses kendaraan roda empat di puncak Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026 memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat perbatasan Blitar-Malang.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga yang selama ini bergantung pada lalu lintas kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.

Camat Selorejo Agung Nugroho Sutamat mengatakan penolakan masyarakat muncul karena penutupan akses diperkirakan berdampak langsung terhadap mata pencaharian warga di empat desa, yakni Desa Boro, Olak-Alen, Selorejo, dan Ngreco.

"Dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat kami di empat desa ini akan sangat terasa sekali. Selama bertahun-tahun warga menggantungkan mata pencahariannya dari pengguna jalan yang melintas di kawasan jalan kembar ini," ujar Agung.

Menurutnya, sedikitnya terdapat sekitar 100 pelaku usaha yang berpotensi terdampak apabila kendaraan roda empat tidak lagi diperbolehkan melintas.

Mereka terdiri atas pedagang ikan, warung makan, hotel, tempat hiburan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Agung menjelaskan, selama ini pengguna mobil maupun sepeda motor sama-sama menjadi penyumbang utama perputaran ekonomi di kawasan tersebut.

Karena itu, pembatasan kendaraan roda empat diperkirakan akan mengurangi jumlah pelanggan dan menurunkan pendapatan para pelaku usaha.

"Jika kendaraan roda empat dilarang lewat, otomatis tidak ada lagi konsumen dari kalangan pengemudi mobil. Pendapatan masyarakat turun drastis dan ini sangat menyulitkan warga yang menggantungkan hidup di sektor wisata ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga," katanya.

Keresahan tersebut juga disampaikan masyarakat dalam forum sosialisasi yang digelar PJT I pada Jumat (24/7/2026).

Warga meminta agar kebijakan penutupan akses ditinjau kembali atau ditunda hingga tersedia solusi yang tidak merugikan masyarakat.

"Kami meminta PJT I untuk mengkaji ulang atau menunda pemberlakuan kebijakan tersebut sampai ada solusi konkret di lapangan," tambah Agung.

Sebagai alternatif, masyarakat mengusulkan agar PJT I menyediakan jalur khusus bagi kendaraan roda empat yang tetap dapat menghubungkan kawasan usaha di sekitar jalan kembar tanpa harus melintasi puncak bendungan.

"Masyarakat menghendaki agar akses tidak langsung ditutup. Harus ada solusi yang menguntungkan kedua pihak. Kebijakan pengamanan bendungan oleh PJT I bisa berjalan, tetapi ekonomi masyarakat juga tetap bisa berputar dengan baik," ujarnya.

Agung menambahkan, aspirasi masyarakat saat ini telah diteruskan kepada manajemen PJT I.

Keputusan mengenai kelanjutan rencana penutupan akses dijadwalkan dibahas dalam forum bersama yang akan digelar pada Rabu pekan depan dengan melibatkan perwakilan warga empat desa di Kecamatan Selorejo serta pihak Kecamatan Kromengan dan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Sebelumnya, PJT I mengumumkan rencana sterilisasi kendaraan roda empat di puncak Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan di atas bendungan sebagai jalur inspeksi operasional sekaligus mengurangi beban struktur Bendungan Lahor yang telah beroperasi sejak 1977 dan setiap hari dilintasi sekitar 2.800 mobil.

Meski akses kendaraan roda empat akan ditutup, PJT I memastikan jalur tersebut tetap dapat digunakan oleh kendaraan roda dua dengan sistem tap card gratis sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian keamanan kawasan.