Cegah Pendataan Palsu, Sensus Ekonomi 2026 di Kota Blitar Diawasi Secara Digital

Kabar Blitar – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar menerapkan sistem pengawasan berbasis digital dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Sistem tersebut digunakan untuk memantau aktivitas petugas di lapangan secara langsung guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai prosedur dan wilayah kerja yang telah ditentukan.

Kepala BPS Kota Blitar, Hanung Pramusito, mengatakan pemantauan dilakukan untuk menjaga kualitas serta akurasi data yang dikumpulkan selama pelaksanaan sensus.

Selain itu, pengawasan digital juga menjadi sarana untuk memastikan petugas benar-benar menjalankan tugas pendataan di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Petugas kami dimonitor melalui sistem digital. Posisi petugas saat melakukan pendataan bisa terlacak sehingga pelaksanaan sensus dapat diawasi secara langsung,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Menurut Hanung, seluruh petugas sensus juga dibekali identitas resmi sebagai bentuk jaminan keamanan dan kepercayaan masyarakat.

Identitas tersebut berupa rompi, surat tugas, serta kartu pengenal yang dilengkapi kode batang atau barcode yang dapat diperiksa oleh warga.

“Petugas membawa name tag yang ada barcode-nya. Jika masyarakat ragu, bisa meminta menunjukkan identitas dan melakukan pengecekan,” katanya.

Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Blitar menerjunkan 119 petugas lapangan. Jumlah tersebut terdiri dari 104 petugas pencacah dan 15 petugas pengawas.

Selain itu, terdapat 24 petugas organik yang secara khusus menangani pendataan usaha menengah dan besar.

Hanung menjelaskan penggunaan sistem pengawasan digital merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas hasil sensus.

Data yang diperoleh nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan ekonomi, hingga pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Karena itu, BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, kualitas kebijakan yang dihasilkan sangat bergantung pada akurasi data yang terkumpul selama proses pendataan.

“Harapan kami masyarakat bisa menerima petugas dengan baik dan memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya. Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan yang nantinya disusun,” pungkasnya.