Harga BBM Non-Subsidi Melonjak, DPRD Blitar Dorong Efisiensi dan Antisipasi Inflasi

Kabar Blitar – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax hingga Pertamina Dex dinilai berpotensi memicu tekanan inflasi di daerah. 

Kondisi ini diperkirakan akan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang tidak memiliki opsi beralih ke BBM bersubsidi.

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menilai kenaikan harga tersebut cukup signifikan dan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat. 

Ia menyebut, kondisi di lapangan menunjukkan dampak yang mulai terasa, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi.

“Kalau melihat kondisi di lapangan, kenaikannya cukup terasa. Ini berpotensi memicu inflasi karena banyak kendaraan yang tidak bisa menggunakan BBM subsidi,” ujarnya.

Menurutnya, pengguna kendaraan berbahan bakar diesel menghadapi tantangan lebih besar. Hal ini lantaran pilihan BBM yang tersedia semakin terbatas dengan selisih harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan BBM non-subsidi seperti Dexlite maupun Pertamina Dex.

“Kalau bensin masih ada alternatif, tapi untuk solar ini lebih sulit karena selisih harganya cukup jauh,” jelasnya.

Syahrul menambahkan, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah. 

Salah satu sektor yang terdampak adalah anggaran operasional kendaraan dinas yang berpotensi meningkat seiring naiknya harga BBM.

Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan yang tidak mendesak, khususnya dalam lingkup dalam kota.

“Operasional harus lebih efisien. Kegiatan di dalam kota yang tidak terlalu mendesak bisa diupayakan tanpa kendaraan,” katanya.

Selain itu, efisiensi juga dapat ditempuh dengan memanfaatkan alternatif transportasi yang lebih hemat energi, seperti kendaraan listrik atau moda transportasi lain yang memungkinkan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. 

Aktivitas yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja. Yang penting tetap berjalan, tapi penggunaannya lebih bijak,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian kondisi global.

“Kondisi global juga berpengaruh. Maka kebijakan daerah harus bisa menjaga agar ekonomi tetap stabil,” pungkasnya.