Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pemkot Blitar Kurangi Jatah Perjalanan Dinas

Kabar Blitar – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai memengaruhi operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

Untuk menjaga anggaran tetap mencukupi hingga akhir tahun, pemkot memutuskan membatasi volume perjalanan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan tersebut diambil karena seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Blitar menggunakan BBM nonsubsidi.

Dengan harga Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter, biaya operasional kendaraan meningkat, sementara alokasi anggaran perjalanan dinas tahun ini juga lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran mengenai penghematan energi yang wajib diterapkan seluruh OPD. Salah satu bentuk implementasinya ialah mengurangi perjalanan dinas ke luar daerah.

"Kami sudah menginstruksikan edaran untuk hemat BBM. Kami juga sudah mengurangi banyak konsumsi BBM, termasuk aktivitas untuk efisiensi,” ujarnya.

Pejabat yang akrab disapa Mas Ibin itu menegaskan perjalanan dinas kini hanya dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.

Ia juga meminta setiap OPD tidak lagi membawa rombongan besar saat menghadiri kegiatan di luar daerah.

“Saya tekankan kepada teman-teman OPD supaya lebih hemat. Yang dibawa jangan banyak-banyak, tidak usah membawa staf kalau memang tidak diperlukan,” katanya.

Selain memangkas perjalanan dinas, Pemkot Blitar juga mengoptimalkan pelaksanaan rapat secara virtual sebagai alternatif pertemuan tatap muka.

Aparatur sipil negara (ASN) pun didorong menggunakan moda transportasi yang lebih hemat energi, bahkan berjalan kaki atau bersepeda apabila jarak rumah menuju kantor memungkinkan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menjelaskan kenaikan harga BBM otomatis meningkatkan biaya operasional perjalanan dinas.

Karena itu, penghematan dilakukan melalui pengurangan frekuensi perjalanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kenaikan harga BBM otomatis berdampak pada biaya perjalanan dinas. Karena itu kami harus lebih selektif. Kalau masih bisa dilakukan secara virtual, ya dilakukan secara virtual,” jelasnya.

Heru mengungkapkan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Pemkot Blitar memang terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024, pagu anggaran masih mencapai Rp22,6 miliar. Nilai tersebut turun menjadi Rp12,3 miliar pada 2025, kemudian kembali menyusut menjadi sekitar Rp12,1 miliar pada 2026 atau berkurang sekitar Rp185 juta dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, setiap agenda luar daerah kini harus mempertimbangkan tingkat urgensi dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Kalau cukup sehari ya sehari. Kalau cukup satu orang yang berangkat ya satu orang saja,” pungkasnya.