Ilusi Emansipasi Perempuan Era Digital: Membaca Hari Kartini Lewat Perspektif Gayatri Spivak

Kabar Blitar – Setiap April, kita merayakan Hari Kartini seolah-olah kegelapan telah benar-benar sirna. 

Kita terjebak dalam romantisme kebaya dan estetika media sosial, sembari abai pada pertanyaan krusial yang pernah dilemparkan pemikir post-kolonial Gayatri Spivak, 'Bisakah kaum subaltern bersuara?'

Jika kita menarik teori Spivak ke realita hari ini, "Subaltern" adalah mereka yang tertindas, yang suaranya tidak memiliki akses ke struktur kekuasaan, dan yang ruang bicaranya selalu diwakili oleh orang lain. 

Di era digital, perempuan seringkali menyangka mereka telah bersuara lewat unggahan dan konten, padahal mereka mungkin hanya sedang terjebak dalam naskah baru yang ditulis oleh algoritma dan struktur patriarki yang lebih canggih.

Spivak mengkritik bagaimana intelektual Barat sering merasa mewakili suara kaum tertindas tanpa benar-benar memahami posisi mereka. 

Dalam konteks Hari Kartini, kita melihat fenomena serupa. Negara, korporasi, hingga platform digital mendikte bagaimana cara menjadi "Kartini Modern".

Hari Kartini: Representasi yang Menipu

Perempuan diminta berdaya secara ekonomi (menjadi buruh digital atau pelaku UMKM), namun di saat yang sama mereka harus tetap menjadi penjaga moral dan pengelola domestik yang sempurna. 

Suara perempuan yang asli seringkali tenggelam di bawah narasi pemberdayaan versi kapitalisme digital. 

Kita melihat ribuan perempuan di pelosok sibuk di depan layar ponsel, namun apakah mereka memiliki kedaulatan atas waktu dan tubuh mereka? Ataukah mereka hanya menjadi alat produksi baru bagi pasar yang maskulin?

Singkatnya, apakah kondisi semacam ini patut disebut dengan emansipasi perempuan dan layak dirayakan dengan adanya Hari Kartini? Mari kita ulas lebih lanjut.

Kekerasan Epistemik di Ruang Digital

Spivak menyebut adanya 'kekerasan epistemik' sebuah penghancuran cara berpikir kaum tertindas oleh narasi dominan. 

Di era digital, kekerasan ini terjadi secara halus. Standar kecantikan, standar kesuksesan, hingga standar 'perempuan beradab'.

Ketika perempuan desa di pinggiran merasa "kurang Kartini" karena tidak mampu tampil sesuai standar influencer, di situlah kekerasan epistemik terjadi. 

Mereka dipaksa bicara dengan bahasa yang bukan milik mereka. Suara mereka tidak benar-benar didengar, yang didengar hanyalah gema dari apa yang diinginkan oleh struktur kekuasaan digital.

Menembus Bayang-bayang Emansipasi Perempuan

Menagih janji emansipasi berarti berhenti memperlakukan Hari Kartini sebagai seremoni kosmetik. Kita harus mulai bertanya, siapa yang masih belum bisa berbicara?

Apakah buruh migran perempuan yang diperas keringatnya di luar negeri sudah punya ruang untuk menentukan nasibnya sendiri?

Apakah ibu rumah tangga yang terjerat pinjaman online demi dapur tetap ngebul punya akses untuk menggugat sistem ekonomi yang mencekik?

Selama perempuan masih "diwakili" oleh narasi-narasi besar yang tidak menyentuh akar penderitaan mereka, maka selama itu pula perempuan tetap menjadi kaum subaltern.

Emansipasi digital seharusnya bukan tentang seberapa banyak perempuan punya akun media sosial, melainkan seberapa besar kendali mereka untuk meruntuhkan struktur penindasan yang ada.

Jangan biarkan Kartini hanya menjadi komoditas tahunan. Menjadi Kartini di era digital adalah menjadi berani untuk tidak "bersuara" sesuai naskah algoritma. 

Kartini di era digital harus bersuara untuk menggugat ketidakadilan yang masih bersarang di balik layar ponsel kita. 

Sudah saatnya kaum subaltern berhenti diwakili dan perlahan mulai menghancurkan dinding bisu itu sendiri.