Menakar Predikat Kota Layak Anak, Rentetan Kasus Kekerasan dan TPPO Bayangi Kota Blitar

Kabar Blitar — Di atas kertas, Kota Blitar layak berbangga. Selama dua tahun berturut-turut, yakni 2024 dan 2025, pemerintah kota berhasil mempertahankan predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Penghargaan tersebut menjadi simbol bahwa Kota Blitar dinilai memenuhi berbagai indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Namun, rentetan kasus yang muncul sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 justru menghadirkan ironi.

Berbagai perkara yang melibatkan anak sebagai korban bermunculan dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan anak di tingkat akar rumput.

Mulai dari dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual terhadap anak, hingga tingginya angka dispensasi nikah menjadi catatan serius yang tidak bisa diabaikan.

Prostitusi Anak di Rumah Kos

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi pada Mei 2026. Aparat Polres Blitar Kota membongkar dugaan praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Jawa, Kecamatan Sananwetan.

Korban diketahui merupakan pelajar perempuan berusia 14 tahun yang diduga dieksploitasi dalam jaringan perdagangan orang. Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi alarm bahwa pengawasan terhadap rumah kos dan tempat tinggal sewa di Kota Blitar masih menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan.

Predator Seksual Berkedok Pemuka Agama

Sebelumnya, pada Juli 2025, masyarakat Kota Blitar juga dikejutkan dengan kasus dugaan pencabulan anak yang menyeret seorang oknum pemuka agama berinisial DKBH (67).

Pria tersebut ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Jawa Timur setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur di lingkungan tempat ibadah di Kecamatan Sukorejo.

Perkara ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya muncul di ruang publik, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan yang selama ini dianggap aman.

Pernikahan Dini Masih Menjadi Persoalan

Selain persoalan kekerasan seksual, Kota Blitar juga masih menghadapi tingginya angka dispensasi nikah.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar mencatat terdapat 17 pengajuan dispensasi perkawinan sepanjang 2025.

Bagi daerah dengan hanya tiga kecamatan, angka tersebut menjadi perhatian tersendiri.

Pernikahan usia anak berpotensi memicu berbagai persoalan lanjutan, mulai dari putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, gangguan kesehatan ibu dan anak, hingga meningkatnya risiko stunting.

Predikat Kota Layak Anak Perlu Dibarengi Pencegahan

Predikat Kota Layak Anak pada dasarnya diberikan berdasarkan pemenuhan berbagai indikator, mulai dari regulasi, kelembagaan, layanan perlindungan anak, hingga keterlibatan masyarakat.

Respons aparat kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus serta upaya sosialisasi perlindungan anak yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan mekanisme penanganan kasus berjalan.

Namun demikian, berbagai kasus yang muncul memperlihatkan bahwa tantangan terbesar masih berada pada aspek pencegahan.

Perlindungan anak tidak hanya diukur dari cepatnya pelaku ditangkap setelah kejahatan terjadi, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan mencegah anak menjadi korban sejak awal.

Perlindungan Anak Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Rentetan kasus yang terjadi menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu institusi semata.

Pengawasan terhadap rumah kos, penguatan pendidikan keluarga, literasi digital, pengawasan ruang-ruang publik, hingga keberanian masyarakat melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang benar-benar aman.

Predikat Kota Layak Anak merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, penghargaan tersebut akan memiliki makna lebih apabila diiringi dengan penurunan nyata kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak di lapangan.

Ke depan, tantangan terbesar Kota Blitar bukan sekadar mempertahankan predikat administratif, melainkan memastikan setiap anak benar-benar dapat tumbuh, belajar, dan menjalani kehidupannya dalam lingkungan yang aman serta terlindungi.