Mensos Audiensi dengan Bupati Blitar, Gus Ipul Tegaskan Warga Tak Layak Penerima Bansos Harus Dicoret

Kabar Blitar – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa persoalan utama dalam distribusi bantuan sosial terletak pada akurasi data penerima. 

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Bupati Blitar, Rijanto, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (7/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya penataan data penerima bantuan agar program sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif. “Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” ujarnya.

Audiensi itu membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional guna memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar berhak. 

Selain itu, pembahasan juga mencakup pengembangan program Sekolah Rakyat dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data harus memperhatikan kategori desil nasional, regional, hingga lokal. 

Dalam proses tersebut, Badan Pusat Statistik turut dilibatkan untuk menentukan klasifikasi desil serta memetakan penerima berbagai program bantuan, termasuk PBI JKN dari pemerintah pusat.

Ia juga meminta kepala daerah lebih aktif melakukan pengecekan langsung terhadap data penerima bansos di wilayah masing-masing.

“Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” tegasnya.

Selain memastikan ketepatan sasaran, Gus Ipul menilai program bantuan sosial juga harus diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat agar penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

“Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyinggung realisasi bantuan sosial di Kabupaten Blitar. Pada 2025, bansos senilai Rp490,3 miliar telah disalurkan kepada 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara itu, Rijanto menyatakan komitmen Pemkab Blitar untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam penataan program sosial daerah. 

Ia juga kembali menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blitar meski masih terkendala persoalan lahan.

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat penting untuk membantu penanganan anak putus sekolah yang masih ditemukan di wilayah Kabupaten Blitar.