Minta Anggaran Cair, Elim Tyu Samba Pimpin KONI Serbu Kantor Wali Kota Blitar

Kabar Blitar – Polemik pencairan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar makin memanas.

Pihak KONI mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar segera merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pihak pemkot menyebut pencairannya masih harus mengikuti mekanisme pemberian hibah.

Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, mengatakan belum terealisasinya anggaran membuat KONI kesulitan menjalankan program organisasi.

Bahkan, KONI Kota Blitar mengaku kesulitan melakukan koordinasi dengan sejumlah cabang olahraga (cabor).

“Dananya gak ada dan kantornya juga ditutup,” kata Elim saat menyampaikan tuntutannya dalam aksi di depan Kantor DPRD Kota Blitar dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).

Menurut Elim, sejak ditetapkan sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar, pihaknya telah tiga kali mengirimkan surat kepada Pemkot Blitar.

Namun, surat tersebut disebut belum mendapatkan jawaban dari Pemkot Blitar sebagaimana yang diharapkan.

“Sudah tiga kali saya kirim surat, tetapi belum ada respons. Saya juga sudah ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Muskot juga sudah dilakukan,” tegas Elim.

Elim menegaskan penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua KONI bukan keputusan sepihak.

Menurutnya, proses tersebut telah melalui mekanisme organisasi dan penetapannya telah dilakukan oleh KONI Jawa Timur.

Ia juga menyebut Musyawarah Kota (Muskot) KONI Kota Blitar telah dilaksanakan.

Karena itu, Elim mempertanyakan kepastian dukungan anggaran untuk menjalankan roda organisasi dan pembinaan atlet.

“Kalau anggaran tidak ada, bagaimana KONI bisa melaksanakan kegiatan rutin? Cabor-cabor juga membutuhkan kepastian untuk menjalankan programnya,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, membantah jika Pemkot Blitar sengaja menahan atau tidak ingin merealisasikan anggaran KONI.

Tri Iman menjelaskan, pencairan anggaran KONI berkaitan dengan mekanisme pemberian hibah.

Karena bersumber dari keuangan daerah, realisasi anggaran tidak cukup hanya berdasarkan penetapan dalam APBD, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Bukan berarti pemerintah kota tidak mau merealisasikan anggaran. Tapi ini berkaitan dengan aturan hibah, sehingga seluruh persyaratan dan mekanismenya harus dipenuhi,” jelas Tri Iman, Senin (7/9/2026).

Menurutnya, Pemkot Blitar harus berhati-hati dalam merealisasikan setiap anggaran yang bersumber dari APBD.

Kehati-hatian tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

“Prinsipnya pemerintah daerah tidak menghambat. Tetapi karena ini hibah, ada mekanisme yang harus dilalui dan persyaratan yang harus dipenuhi,” lanjutnya.

Perbedaan pandangan tersebut membuat pencairan anggaran KONI Kota Blitar masih menjadi persoalan.

Di satu sisi, KONI meminta kepastian anggaran agar kegiatan pembinaan atlet dan program cabor dapat berjalan.

Di sisi lain, Pemkot Blitar menegaskan pencairan hibah harus dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Sebelumnya, persoalan pencairan anggaran juga menjadi perhatian pengurus KONI Kota Blitar.

Pengurus menyebut SK Plt Ketua KONI atas nama Elim Tyu Samba telah terbit dan berharap hal tersebut dapat memberikan kepastian administrasi untuk pembukaan sekretariat serta proses pencairan anggaran.