Pemkot Blitar Siapkan Wisata Buatan untuk Genjot PAD

Kabar Blitar – Pemerintah Kota Blitar mulai menyiapkan pengembangan wisata buatan sebagai langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Upaya ini sekaligus ditujukan untuk melengkapi sektor wisata sejarah yang selama ini telah menjadi identitas utama Kota Blitar.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan bahwa pengembangan wisata buatan telah masuk dalam visi pembangunan daerah. 

Pemerintah kota berencana menghadirkan sejumlah destinasi baru, di antaranya museum peta dan kawasan wisata Joko Pangon. 

Untuk merealisasikan rencana tersebut, dukungan anggaran akan diupayakan melalui pemerintah pusat. 

"Di visi kami sudah ada pengembangan wisata sejarah. Ke depan, kami juga membangun wisata buatan seperti museum peta dan Joko Pangon. Untuk pembiayaannya, kami akan mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat,” kata Walkot Blitar.

Ia menjelaskan, wisata buatan yang dikembangkan nantinya akan dikelola secara komersial dengan manajemen profesional. 

Skema tiket masuk akan dirancang agar sudah mencakup berbagai fasilitas pendukung yang tersedia di dalam kawasan wisata tersebut. 

“Wisata buatan ini bersifat komersial. Pengelolaannya harus profesional, dan tiket masuk sudah termasuk fasilitasnya,” ujarnya.

Mas Ibin menambahkan, pendapatan dari wisata buatan tidak akan menggunakan pola retribusi daerah. 

Menurutnya, mekanisme retribusi dinilai kurang fleksibel karena tarifnya cenderung tetap, sementara jumlah kunjungan wisata bersifat dinamis. 

"Kalau memakai retribusi, tarifnya cenderung tetap. Padahal wisata itu naik turun, semakin ramai pengunjung, nilai ekonominya juga meningkat. Karena itu pengelolaannya tidak menggunakan pola retribusi,” tegasnya.

Untuk memaksimalkan kontribusi terhadap PAD, Pemerintah Kota Blitar berencana mengajukan pengelolaan wisata buatan tersebut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Multi Usaha. 

Skema ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan yang lebih optimal dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. 

“Pengelolaannya akan kami ajukan melalui BUMD Multi Usaha agar kontribusinya terhadap PAD bisa lebih maksimal,” pungkasnya.