PKDI Blitar Minta Kades Tak Boleh Gegabah, Waspadai Gimik Politik Jelang Pilkades 2026-2027

Kabar Blitar – Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar mengingatkan para kepala desa petahana agar meningkatkan kewaspadaan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026-2027.

Suhu politik di tingkat desa diperkirakan mulai menghangat seiring semakin dekatnya tahapan pesta demokrasi tersebut.

Ketua PKDI Kabupaten Blitar, Rudy Puryono, mengatakan sekitar 30 desa di Kabupaten Blitar dijadwalkan menggelar Pilkades pada periode 2026 hingga 2027.

Kondisi itu dinilai berpotensi memunculkan berbagai manuver politik yang dapat memengaruhi situasi di tengah masyarakat.

“Tahun ini adalah tahun politik yang harus kita waspadai bersama bahwa gimik-gimik politik sudah mulai dipanasi terkait dengan Pilkades tahun 2026 dan tahun 2027. Sebentar lagi sudah akan ada Pilkades yang diikuti oleh kurang lebih 30 desa di Blitar,” ujarnya.

Rudy mengimbau kepala desa yang berencana kembali maju dalam Pilkades untuk lebih memprioritaskan peningkatan pelayanan kepada masyarakat daripada larut dalam dinamika politik.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan warga.

Ia menilai tantangan pemerintah desa saat ini tidak hanya berasal dari meningkatnya tensi politik, tetapi juga perubahan kebijakan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa.

Rudy menjelaskan, sejumlah desa mengalami penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai berkisar antara Rp107 juta hingga Rp120 juta.

Di sisi lain, kebijakan baru terkait Program Strategis Nasional juga memengaruhi kemampuan fiskal desa dalam menjalankan berbagai program.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang utuh.

Karena itu, kepala desa diminta aktif memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan desa, termasuk alasan adanya penyesuaian atau penundaan sejumlah program pembangunan.

“Bagi teman-teman yang akan kembali mencalonkan diri, mohon semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman yang benar tentang kondisi desa. Masyarakat perlu dilibatkan karena desa bukan hanya milik kepala desa atau perangkat desa, tetapi milik seluruh warga,” pungkasnya.