Sekolah Rakyat Kota Blitar Bakal Sasar Siswa Desil 1

Kabar Blitar – Pemerintah Kota Blitar menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari kebijakan nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi desil tertentu. 

Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan, sementara proses pembangunan hingga operasional sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kota Blitar, Tri Iman, mengatakan peran Pemkot Blitar dalam program Sekolah Rakyat memang dibatasi pada kesiapan lahan. 

Menurutnya, seluruh tahapan pembangunan fisik hingga pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya Pemkot Blitar mendukung dengan menyiapkan lahan. Untuk pembangunan fisik hingga operasional sekolah, semuanya dari pemerintah pusat,” kata Tri Iman, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, kesediaan Wali Kota Blitar menyediakan lahan tidak lepas dari kesesuaian program Sekolah Rakyat dengan arah kebijakan pembangunan daerah. 

Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk dari kelompok masyarakat kurang mampu.

“Sekolah Rakyat ini sejalan dengan kebijakan Wali Kota Blitar yang ingin meningkatkan SDM, termasuk dari keluarga miskin,” ujarnya.

Tri memaparkan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah gratis dengan sistem asrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. 

Konsep berasrama tersebut dinilai strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan kultural yang selama ini berkembang di masyarakat.

“Anak-anak dari keluarga miskin nanti akan tinggal dan menginap di sekolah. Tujuannya memutus budaya miskin yang selama ini diwariskan secara turun-temurun,” jelasnya.

Melalui pola pendidikan tersebut, peserta didik diharapkan dapat dibentuk dengan cara berpikir, kebiasaan, serta karakter yang lebih baik, sehingga tidak kembali pada pola hidup yang sama dengan lingkungan asalnya.

Untuk sasaran peserta didik, Sekolah Rakyat akan memprioritaskan anak-anak dari kelompok desil satu, yakni 10 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah di Kota Blitar. 

Meski demikian, Tri menegaskan persetujuan orang tua menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program ini.

“Harus ada kerelaan dari orang tua, karena anak tidak pulang ke rumah dan tinggal di asrama selama sekolah,” katanya.

Selain itu, Tri menyebut terdapat wacana alternatif sasaran peserta didik, termasuk anak-anak yang saat ini tidak mengenyam pendidikan formal akibat persoalan psikologis atau masalah keluarga. 

Namun wacana tersebut masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. “Kalau diperbolehkan secara nasional, itu bisa menjadi salah satu sasaran Sekolah Rakyat,” imbuhnya.

Terkait jadwal pelaksanaan, pemerintah pusat menargetkan Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi secara nasional pada tahun ajaran baru sekitar Juli mendatang, dengan catatan seluruh tahapan pembangunan dan kesiapan teknis telah terpenuhi.

“Diharapkan sekitar Juli sudah bisa operasional, tapi tetap melihat kesiapan dan timeline dari pusat. Untuk teknis lebih lanjut nanti ditangani Dinas Sosial,” pungkasnya.