Desak Evaluasi Total MBG, Pemkot Blitar Tegaskan Program Tetap Berjalan

Kabar Blitar – Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menyatakan tetap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Namun, organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program di lapangan berjalan sesuai tujuan.

Koordinator aksi GMB, Mariono Budi, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi MBG yang perlu segera dibenahi.

Temuan itu meliputi keterlambatan pembayaran gaji karyawan, dugaan monopoli pemasok bahan pangan, hingga kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi.

“Yang kami minta adalah evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG dan KDMP. Ada indikasi beberapa SPPG bermasalah, mulai dari gaji karyawan yang tidak dibayarkan, monopoli supplier, hingga makanan yang diberikan tidak sesuai standar gizi,” ujarnya saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Senin (29/6/2026).

Mariono menegaskan pihaknya tidak menginginkan program MBG dihentikan. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

“Kalau kami meminta program ini ditutup tentu sangat disayangkan. Banyak pemilik SPPG itu teman-teman kami yang sudah berinvestasi cukup besar. Yang kami inginkan adalah perbaikan dan evaluasi, bukan penghentian program,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menyatakan Pemerintah Kota Blitar terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah daerah mendukung evaluasi pelaksanaan MBG, tetapi tidak sepakat jika program tersebut dihentikan.

“Kami mendukung adanya evaluasi, tetapi kami tidak mendukung jika program ini ditutup. Mari kita hormati program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto karena tujuannya baik untuk anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil,” katanya.

Elim menilai Program MBG turut membantu pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Di tengah keterbatasan anggaran, program tersebut dinilai memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ia juga mengungkapkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Blitar sempat dikenai sanksi penghentian sementara atau suspend karena ditemukan pelanggaran terhadap petunjuk teknis pelaksanaan program.

“Ada beberapa SPPG yang sudah disuspen. Mereka diberi kesempatan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kembali beroperasi dan mendistribusikan MBG,” ujarnya.

Menurut Elim, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.

Setiap temuan di lapangan akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.

“Kalau ada persoalan di lapangan, termasuk kasus-kasus yang terjadi, kami sampaikan ke pusat. Kami terus memonitor pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.