Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi, bukan dihentikan. Pemkot menilai MBG berperan menekan stunting dan meningkatkan gizi masyarakat.
Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun mendesak pemerintah melakukan evaluasi total. GMB menyoroti dugaan keterlambatan gaji, monopoli pemasok, hingga kualitas makanan yang dinilai belum sesuai standar gizi.
Liburnya dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat harga ayam, telur, cabai, dan bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Blitar mulai turun. Disperindag terus memantau pergerakan harga untuk menjaga stabilitas pasar.
Sebanyak 28 SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten dan Kota Blitar dinonaktifkan sementara oleh Badan Gizi Nasional karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Mahkam ah Konstitusi mengabulkan pencabutan gugatan uji materi UU APBN 2026 terkait program MBG dan menyatakan permohonan tidak dapat diajukan kembali.
Dadan Hindayana jelaskan mekanisme insentif SPPG saat suspend, bergantung pada penyebab pelanggaran, tingkat kesalahan, dan kesiapan operasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dorong ekosistem ekonomi terintegrasi melalui SPPG, libatkan kampus, petani, dan UMKM dalam produksi pangan berkelanjutan.
Sidang Mahkamah Konstitusi menguji UU APBN 2026 terkait polemik pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam anggaran pendidikan. Akademisi menilai berpotensi melanggar konstitusi, sementara pihak lain menyebut program tetap relevan bagi sistem pendidikan.
Puluhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blitar disuspensi sementara karena belum memenuhi izin SLHS dan standar pengelolaan limbah IPAL. Pemerintah mendorong pengelola segera melengkapi perizinan agar operasional SPPG dapat kembali berjalan.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 23 SPPG di Blitar karena belum memenuhi syarat dasar seperti SLHS, IPAL, dan fasilitas mess petugas. Kebijakan ini tertuang dalam surat resmi nomor 869/D.TWS/03/2026 tertanggal 11 Maret 2026.
Guru dan tenaga kependidikan ditargetkan bisa dapat jatah MBG sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
