Pemkot Blitar Dukung Evaluasi MBG, Elim Tyu Samba: Jangan Sampai Program Ditutup

Kabar Blitar – Pemerintah Kota Blitar menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski belakangan muncul desakan penghentian program tersebut di sejumlah daerah.

Pemkot menilai evaluasi diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan di lapangan, namun bukan untuk menghentikan program yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, mengatakan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita, anak sekolah, dan ibu hamil. Karena itu, menurutnya, program tersebut layak untuk terus dilanjutkan.

“Kami mendukung dengan adanya evaluasi, tetapi kami tidak mendukung jika itu ditutup. Mari kita hormati program prioritas Presiden, Prabowo Subianto. Maksud dari Presiden kami ini baik, tujuannya untuk anak-anak balita, anak-anak sekolah, dan ibu hamil. Itu merupakan hal penting, dan buktinya angka stunting Kota Blitar ini turun drastis,” ujar Elim.

Menurut Elim, MBG menjadi salah satu program dalam bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

Ia menilai keberadaan program tersebut turut membantu daerah dalam upaya menekan angka stunting sehingga manfaatnya perlu terus dijaga melalui perbaikan pelaksanaan.

Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang perlu dibenahi. Karena itu, Pemerintah Kota Blitar mendukung langkah Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap operasional program agar pelaksanaannya semakin efektif.

“Jika tidak ada program-program seperti MBG, kami ini sangat lemah. Seperti KDMP, kami ini sangat lemah. Mungkin karena ini program baru, program berjenjang, tentu saja kami membutuhkan evaluasi-evaluasi. Dan kami dari pemerintah daerah selalu senantiasa men-support dan juga memonitor,” katanya.

Elim menambahkan, pemerintah daerah juga terus memantau pelaksanaan program, termasuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan validitas data penerima manfaat.

Meski demikian, ia menegaskan kewenangan untuk mengambil keputusan maupun memberikan sanksi tetap berada di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena memang kami tidak punya kewenangan di dalam program tersebut karena ini program pemerintah pusat yang turun dari pusat langsung,” tegasnya.