Proyek renovasi Water Park Sumber Udel Kota Blitar senilai Rp1,5 miliar disorot DPRD karena belum memasang papan informasi anggaran. Renovasi ditargetkan selesai Desember 2026.
Buntut aksi KONI Kota Blitar pada 7 September 2026, GMB melaporkan Wakil Wali Kota sekaligus Plt Ketua KONI Elim Tyu Samba, sejumlah anggota DPRD, dan empat pihak lainnya ke Polres Blitar Kota.
Polemik pencairan anggaran KONI Kota Blitar memanas setelah Plt Ketua KONI Elim Tyu Samba mendesak Pemkot Blitar segera merealisasikan anggaran. Pemkot menegaskan pencairan dana hibah tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan mekanisme sesuai aturan.
DPRD Kota Blitar siapkan Raperda Kota Layak Anak sebagai inisiatif untuk perkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar dorong skema subsidi silang untuk program sekolah gratis, nilai kebijakan merata tanpa memilah kemampuan warga kurang adil.
Anggota DPRD Kota Blitar soroti toko modern yang diduga beroperasi tak sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018, nilai penertiban pemda belum tegas.
Pemkot dan DPRD Kota Blitar sepakati arah kebijakan anggaran 2026-2027, Sirkuit Sentul digeser ke 2027 di tengah pemotongan TKD sekitar Rp129 miliar.
Rencana perluasan TPA Kota Blitar terkendala status Lahan Sawah Dilindungi, DPRD minta Pemkot lengkapi kajian sebelum ajukan ke kementerian.
DPRD Kota Blitar minta Pemkot tunda proyek Sirkuit Sentul dan pengelolaan sampah 2026 hingga kajian komprehensif rampung agar anggaran lebih efektif.
DPRD Kota Blitar persoalkan rencana dana cadangan Pilkada 2029 senilai Rp10 miliar dalam pembahasan KUA-PPAS karena belum ada Perda.
Kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex dinilai DPRD Kota Blitar berpotensi memicu inflasi dan menambah beban ekonomi masyarakat.
Jelang bulan Ramadhan 2026, Raperda terkait pengendalian miras dan literasi melalui perpustakaan daerah disahkan oleh DPRD Kota Blitar.
