Pemkot Blitar memangkas TPP ASN sebesar 15 persen untuk efisiensi anggaran dan memenuhi kebutuhan UHC 2026 yang mencapai Rp29 miliar, dengan kekurangan Rp4 miliar dicukupi melalui APBD Perubahan.
DPRD Kota Blitar mempertanyakan rencana pengurangan TPP ASN dan penghasilan PPPK paruh waktu yang disebut berpotensi menghemat Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Pemkot Blitar larang ASN live streaming di media sosial saat jam kerja lewat SE Wali Kota, pelanggar bisa kena sanksi hingga potong tunjangan kinerja.
Pemkot Blitar masih menerapkan work from home (WFH) bagi ASN meski harga BBM turun. Kebijakan tetap berlaku sambil menunggu arahan terbaru dari pemerintah pusat.
BKPSDM Kota Blitar pastikan pelayanan publik tetap optimal meski 130 ASN pensiun pada 2026, ditopang pengangkatan 191 PPPK.
BKPSDM Kota Blitar imbau ASN tidak live streaming di media sosial saat jam kerja sebagai langkah pencegahan, utamakan pelayanan publik.
BKPSDM Kota Blitar catat delapan ASN ajukan cerai Januari-Juli 2026, didominasi faktor ekonomi dan dugaan perselingkuhan.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin merotasi 34 ASN sebagai langkah penyegaran birokrasi dan penguatan kinerja organisasi di lingkungan Pemkot Blitar.
Wacana WFH satu hari bagi ASN di Kota Blitar masih dalam pembahasan. Pemkot belum mengambil keputusan dan masih mengacu pada aturan kerja yang berlaku sambil menunggu hasil kajian lebih lanjut.
Pemkot Blitar menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN menjelang libur Nyepi dan Idulfitri 2026. Selain itu, kendaraan dinas wajib dikumpulkan di masing-masing OPD pada 14–27 Maret untuk mencegah penyalahgunaan selama masa libur.
Pemkot Blitar tegaskan bahwa pencairan THR dan gaji ke-13 ASN masih menunggu informasi lebih lanjut dari Perpres.
